GORONTALO.SIN.CO.ID – Di tengah keriuhan linimasa media sosial, informasi berlari tanpa jeda. Unggahan demi unggahan datang bergantian—mulai dari keluh kesah harian, kritik tajam, hingga jeritan hati yang mencari kejelasan. Bagi sebagian orang, semua itu mungkin hanya lalu lalang linimasa yang usai begitu jempol menggeser layar. Namun, bagi Ahmad, seorang Pranata Humas, layar media monitoring di mejanya adalah jendela realitas yang menuntut empati dan kepedulian.
Bagi Ahmad dan praktisi kehumasan saat ini, tugas humas memang bukan lagi sebatas merangkai kata dalam siaran pers atau sibuk membangun citra lewat konten media sosial yang riuh. Ada peran yang jauh lebih fundamental namun kerap tak kasat mata: menyusuri jalan sunyi, menyimak percakapan publik, memotret problematika nyata di lapangan, lalu menjadi jembatan bagi hadirnya solusi.
Kisah dalam tulisan ini dimulai pada Rabu (9/9/2026) pagi.
Ketika Layar Menangkap Keluhan dari Bojonegoro
Di hadapan mesin media monitoring, mata Ahmad tertuju pada sebuah unggahan dari akun X. Di sana tersirat keresahan para pahlawan tanpa tanda jasa: Tunjangan Profesi sekitar 400 Guru (TPG) bagi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Kabupaten Bojonegoro tak kunjung cair.
Ahmad sadar, keluhan publik tak boleh mengendap menjadi prasangka. Ia lalu meneruskan informasi tersebut kepada Khaerul Umam, Kasubdit pada Direktorat Pendidikan Agama Islam selaku instansi pembina para guru agama Islam.
Dari penjelasan Mas Umam, tabir persoalan mulai terkuak. Masalah ini bukan tentang keengganan membayar, melainkan kerumitan administratif dan pergeseran Rencana Penarikan Dana (RPD) pasca-turunnya Anggaran Belanja Tambahan (ABT) bagi guru ASN PPPK angkatan 2025. Penjelasan itu terangkum jelas dalam draf Laporan Kabid PAIS Jawa Timur, Moh. Amak Burhanudin: ada kerumitan dalam menjaga nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) agar tetap prima sembari mencari celah percepatan pencairan.
Informasi berharga itu selanjutnya diteruskan pada hari yang sama kepada Kepala Biro Keuangan Setjen Kemenag, Ahmad Hidayatullah.
Di sinilah keajaiban koordinasi bekerja. Respons cepat dari Biro Keuangan yang langsung merangkul Biro Perencanaan dan Ditjen Pendidikan Islam menghasilkan solusi cepat (quick wins). Sebuah koordinasi via Zoom digelar hari itu juga untuk mengurai benang kusut, sekaligus menyusun mitigasi agar masalah serupa tak berulang di masa depan.
Hasil koordinasi intensif tersebut membawa kabar yang menenangkan hati para guru di Jawa Timur. Semangat yang diusung adalah bahwa di atas catatan kinerja, ada persoalan kemanusiaan yang layak didahulukan. Kemenag memastikan bahwa kekurangan TPG bagi Guru PAI ASN di Kabupaten Bojonegoro akan segera dibayarkan secara rapel untuk periode Mei hingga September 2026. Melalui kepastian ini, hambatan administratif dan penyesuaian anggaran yang sempat menjadikan penyaluran hak para pendidik tertunda, akhirnya terurai, dan itu mengembalikan ketenangan di ruang-ruang kelas tempat mereka mengabdi.
Merawat Kepedulian hingga Nias Selatan
Keberhasilan di Bojonegoro tidak membuat Ahmad berpuas diri. Karena tugas mendengar tidak pernah mengenal kata selesai.
Berselang satu hari, tepatnya pada 10 September 2026, hasil monitoring kembali menemukan kiriman keluhan dan kali ini datang dari ujung pulau Sumatra. Sebuah unggahan di Facebook menyuarakan nasib serupa yang dialami para Guru Pendidikan Agama Kristen di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Pencairan hak mereka atas TPG juga mengalami penundaan.
Lagi-lagi, koordinasi instan dibangun. Ahmad melaporkan temuan tersebut kepada Karo Keuangan Ahmad Hidayatullah. Jawaban tegas dan penuh komitmen langsung meluncur dari Pak Karo:
“Nanti jam 11.30 baru akan saya ajak semua yang di Nias dan Kanwil Sumut, serta Ditjen Kristen untuk Zoom. Mereka sekarang saya minta mengidentifikasi masalahnya secara dalam. Nanti di Zoom bila memang tergali masalahnya akan dicarikan solusi cepatnya. InsyaAllah, begitu progres sementaranya, terima kasih infonya,” tulis Pak Karo dalam pesan singkatnya.
Gerak cepat lintas lini ini kembali membuahkan titik terang. Hasil penelusuran mendalam mengonfirmasi bahwa sebanyak 207 Guru Pendidikan Agama Kristen di Nias Selatan dipastikan segera menerima pencairan TPG yang sempat tertunda. Seluruh hak tunjangan mereka akan dibayarkan secara rapel setelah proses rekonsiliasi data dan pemenuhan dokumen administratif terselesaikan dengan baik oleh jajaran Kanwil Kemenag Sumut dan Ditjen Bimas Kristen.
Mengawal Hingga Garis Akhir
Namun, kerja humas tidak berhenti saat kabar baik mulai diumumkan. Esensi dari kepedulian adalah memastikan janji penyelesaian benar-benar sampai ke tangan yang berhak tanpa ada yang tertinggal.
Hampir dua pekan kemudian, pada 22 September 2026, Ahmad kembali memantau update pencairan ke Karo Keuangan melalui pesan WhatsApp. Apakah hak-hak para guru benar-benar sudah masuk ke rekening mereka?
“Kalau Bojonegoro sudah clear keseluruhan (sekitar 400 guru). Nias 168 guru sudah clear selesai, tinggal 39 yang dijanjikan Senin dan Selasa ini. Coba saya ceknya. Terima kasih sudah diingatkan,” balas Pak Karo Keuangan.
“Yang Nias hari ini katanya pencairan yang sisanya 39. Nanti akan mengabari lagi kalau sudah selesai,” tambahnya.
Satu setengah jam kemudian, sebuah pesan pamungkas masuk membawa kabar lega: “Rapelan Total 207 guru Agama Kristen di Nias Selatan sudah cair TPG nya untuk bulan Januari sd Maret 2026. Sudah selesai semuanya,” tegas Pak Karo.
Saat ditanya bagaimana dengan yang bulan April – September? Pak Karo menjawab, “Sudah terbayar tanpa rapel. Kemarin tunggakan yang belum dibayar hanya Januari s.d. Maret.”
Tuntas sudah. Dari Bojonegoro hingga Nias Selatan, hak para pendidik agama telah tertunaikan seluruhnya.
Menyusuri Jalan Sunyi Humas
Dari lembar cerita ini, kita dipanggil untuk memaknai ulang esensi kerja kehumasan. Humas bukan sekadar corong organisasi yang lihai merangkai narasi manis. Kerja-kerja humas juga tentang kepekaan nurani untuk mendengar, kerendahan hati untuk mengoordinasikan, dan keberanian untuk mengawal hingga tuntas.
Ketika keluhan di media sosial direspons dengan koordinasi yang padu, empati, serta tindakan yang tanggap, selalu ada harapan besar untuk mengubah raut resah menjadi senyuman lega.
Di balik kemilau dan riuhnya postingan media sosial, kerja humas yang sejati kerap kali berada di jalan yang sunyi: ikut menyelami problematika masyarakat di lapangan, lalu hadir menjadi jembatan solusi. Kisah sederhana ini semoga bisa menjadi pengingat sekaligus panduan bagi setiap humas: bahwa di mana pun kita menemukan peristiwa serupa, mendengar dengan empati dan bertindak dengan cepat adalah kunci terbaik dalam mengabdi bagi kemanusiaan dan negeri.(****)
