Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pemerintah provinsi DKI Jakarta telah menetapkan 10 tujuan pembangunan untuk tahun 2023.
Hal tersebut disampaikan Anies dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota/Kabupaten Administrasi 2023 secara daring pada Senin (28/3/2022) dilansir beritasatu.com.
Pelaksanaan Musrenbang ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.
Dikatakan Anies, rencana kerja permerintah daerah (RKPD) tahun 2023 mengacu pada rencana pembangunan daerah (RPD) provinsi 2023-2026 yang saat ini dalam proses finalisasi.
“Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan 10 poin sasaran pembangunan pada tahun 2023,” kata Anies, dalam keterangan pers, Selasa (29/3/2022).
Adapun 10 poin sasaran pembangunan pada 2023, sebagai berikut:
1. Pengurangan ketimpangan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan jaminan perlindungan sosial, guna menjaga kohesifitas sosial di masyarakat, sehingga membuat kota Jakarta tetap stabil.
2. Peningkatan kualitas, ksesibilitas dan kemudahan layanan masyarakat di setiap wilayah yang harus dikerjakan secara serius dan dipastikan ada peningkatan pelayanan. Sehingga dapat memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan Pemprov DKI Jakarta.
3. Penurunan kesenjangan melalui pembangunan responsif gender.
4. Pemerataan kesempatan pendidikan untuk semua dan edukasi terkait pembelajaran sepanjang hayat. Salah satu contohnya reform di dalam penerimaan siswa baru yang mencerminkan pada prinsip kesetaraan.
5. Peningkatan kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan.
6. Pertumbuhan ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tambah.
7. Akselerasi transformasi digital dan pengembangan manajemen kota cerdas. Bukan hanya memiliki dashboard smart city yang memantau apa saja yang terjadi di Jakarta, tetapi juga diharapkan masyarakat punya dashboard. Sehingga aplikasi Jaki perlu terus dioptimalkan pemanfaatannya.
8. Peningkatan kesempatan, pemberdayaan, dan adaptabilitas tenaga kerja. Hal ini penting sebab pandemi membuat banyak perubahan dalam struktur tenaga kerja.
9. Pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon. Berjalan baik karena berhasil melakukan penurunan efek rumah kaca 30% pada 2030 dan sekarang sudah 26%.
10. Pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas.(*/cr2)
