“Petugas Pos dan Bulog terbatas. Maka saya menekankan untuk bantu mereka, dari aparatur pemerintah kabupaten, camat, desa, hingga RT/RW,” ujar Anne.
Anne menekankan, BST ini harus segera tersalurkan kepada masyarakat. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Anne juga menekankan penyaluran BST harus disalurkan secara door to door.
“Kalau door to door itu harus, jelas ada petugas yang dilibatkan,” kata Anne.
Direktur Bisnis Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia Charles Sitorus mengatakan penyaluran BST tahun ini memang difokuskan untuk diantarkan langsung ke rumah para KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Terutama bagi KPM yang sakit dan lansia.
“Tahun ini sangat dibatasi, karena tidak boleh menimbulkan banyak kerumunan. Kami juga perkuat koordinasi dengan aparat setempat, RT/RW, Dinas Kesehatan setempat, Satgas Covid, dan pihak keamanan sejak 15 Juli,” kata Charles dalam keterangannya yang diterima redaksi, Senin (19/7).
Lantaran metode kali ini sistemnya jemput bola, maka Pos Indonesia harus memperbanyak jumlah petugas juru bayar yang diturunkan ke lapangan.
“Dulu kalau melalui komunitas kami bisa dalam jumlah besar, sekarang kami kecilkan hanya 10 hingga 20 orang. Jadi konsekuensinya kami tambah jumlah tenaga penyalur dan menambah titik komunitas,” jelas Charles.
Jaka, Satgas BST Regional dari PT Pos Indonesia, mengatakan, pemerintah memberikan target pencairan BST harus selesai dalam jangka waktu 30 hari.
“Hanya saja kami mempunyai kewajiban kepada masyarakat untuk bisa segera menyerahkannya karena ini sangat ditunggu-tunggu. Mudah-mudahan dukungan dan bantuan dari aparat pemerintahan yang ada di seluruh wilayah Jawa Barat ini bisa selesai maksimal dalam waktu sekitar 2 minggu sampai 3 minggu,” jelas Jaka.
Untuk mengakselerasi pencairan agar lebih cepat lagi penyalurannya, Pos Indonesia bahkan melakukan rekrutmen juru bayar yang terbuka untuk warga.
Syaratnya, menurut Jaka, mereka yang mau ikut membantu penyaluran BST sebagai juru bayar, harus sudah menerima vaksin dua kali. (*/cr2)